AS BERADA DI BALIK PERGOLAKAN MESIR
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kairo turut membantu seorang pembangkang muda untuk menghadiri sebuah konferensi yang didukung AS di New York. Kedutaan Besar AS di Kairo juga dilaporkan menjaga kerahasiaan identitas pembangkang itu dari kepolisian Mesir.
Saat dalam perjalanan pulang ke Kairo pada Desember 2008, aktivis Mesir ini menjelaskan kepada beberapa diplomat AS bahwa sebuah aliansi kelompok oposisi telah menyusun rencana untuk menggulingkan Presiden Hosni Mubarak dan mendirikan pemerintahan yang demokratis di Mesir pada tahun 2011.
Pembangkang tersebut telah diringkus oleh personel keamanan Mesir sehubungan dengan keterlibatannya dalam beberapa aksi unjuk rasa. Identitas aktivis ini juga masih dijaga kerahasiaannya oleh The Daily Telegraph.
Krisis politik bergejolak di Mesir setelah berlangsung aksi penggulingan kekuasaan Presiden Tunisia Zine al-Abedine Ben Ali yang telah melarikan diri dari negaranya menyusul meluasnya aksi unjuk rasa menuntut pengunduran dirinya.
PERGOLAKKAN MESIR TAK AKAN MERAMBAT KE INDONESIA
Pakar Indonesianis ini menilai kekacauan di Tunisia dan Mesir saat ini hampir serupa dengan situasi Indonesia pada 1998 lalu ketika Soeharto dilengserkan secara paksa dari tampuk kekuasaan melalui gerakan reformasi.
"Kalau kita bandingkan dengan kondisi Indonesia pada 1998 ketika Soeharto jatuh dibandingkan dengan apa yang terjadi di Mesir dan Tunisia saat ini ada kesamaan, demonstrasi dari bawah, ada sejumlah elit yang memberontak, sehingga sulit mempertahankan kekuasaannya," terangnya.
Namun, ia tak melihat tanda-tanda kesamaan gejolak politik Indonesia belakangan ini dengan pergolakan politik di negeri-negeri Gurun Pasir tersebut. Karena demokrasi tumbuh relatif baik.
"Saya tidak mau menyamakan Indonesia sekarang dengan Tunisia dan Mesir. Indonesia dibandingkan dengan Tunisia tidak ada kesamaan. Indonesia sekarang sudah demokratis. Anda boleh saja berdebat soal demokrasi di Indonesia, tapi faktanya Indonesia sudah menjadi negara demokratis. Di sini, rakyat sudah memilih gubernur dan kepala daerah secara langsung. Tapi bahwa itu belum berjalan sebagaimana mestinya itu soal lain lagi," papar Liddle.
Sementara di Tunisia dan Mesir, tambah Lidle, demokrasi berjalan semu, karena rakyat tidak punya hak memilih dengan bebas. "Jadi jauh berbeda dengan Tunisia dan Mesir sekarang. Di sana tidak demokratis. Rakyat tidak punya hak, pemilu tidak bermakna. Kalau di sini lebih punya makna. Selain itu, tentara di Indonesia sekarang terkesan apolitis. Kesan saya begitu. Tentara di sini berperan sebagai tentara yang profesional, tidak lagi berpolitik," terangnya.
REVOLUSI MESIR DI DEPAN MATA
Korban terus berjatuhan seiring meluasnya demonstrasi antipemerintah di kota-kota utama di Mesir, Sabtu (29/1/2011). Sedikitnya 48 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara demonstran dan polisi sejak aksi pecah, Selasa.
Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Massa yang marah mengeroyok tiga polisi hingga tewas di kota Rafah, dekat Sinai. Di Kairo, polisi—yang dibenci masyarakat karena tindak represif terhadap rakyat selama ini—ditarik dari jalanan dan digantikan tentara Mesir.
Jumlah korban dikhawatirkan akan terus bertambah seiring semakin beringasnya massa. Stasiun televisi Al-Jazeera melaporkan, polisi melepaskan tembakan ke arah massa yang berusaha menyerbu Gedung Kementerian Dalam Negeri di Kairo, Sabtu siang.
Penjarahan merajalela setelah sekitar 60 persen kantor polisi di Mesir dibakar massa. Bentrokan juga terjadi di kota pelabuhan utama Ismailiya, sebelah timur laut Kairo. Sementara massa di Alexandria menginap di masjid di tengah kota dan bersiap beraksi lagi.
Di Kairo, puluhan ribu warga menyerukan Presiden Mesir Hosni Mubarak segera mundur dan pergi dari Mesir. ”Kami datang ke sini untuk menyerukan, ’Kami tidak menginginkan kamu sama sekali, kami ingin kau keluar dari negara ini!’” seru pengacara Mohammed Osama (25), yang turut dalam aksi di Lapangan Tahrir, Kairo.
Massa mengacuhkan langkah pembubaran kabinet dan janji reformasi, yang diumumkan Mubarak melalui televisi nasional, Sabtu selepas tengah malam. Mubarak berjanji segera membentuk pemerintahan baru, tetapi menegaskan tak akan mundur dari kursi presiden yang sudah ia duduki 30 tahun.
Rakyat Mesir menunggu-nunggu apakah Mubarak akan menunjuk kembali Menteri Dalam Negeri Habib Al-Adly, pejabat yang membawahkan kepolisian dan orang paling dibenci rakyat Mesir. Meski demikian, sebagian besar rakyat menganggap pernyataan dan janji Mubarak sudah terlambat dan menuntut presiden berusia 82 tahun itu segera lengser.
”Presiden Mubarak tidak memahami pesan yang disampaikan rakyat Mesir. Pidatonya sangat mengecewakan. Protes akan terus berlanjut sampai rezim Mubarak tumbang,” kata pemimpin oposisi Mesir, Mohamed ElBaradei, kepada stasiun televisi France24.
ElBaradei mengaku siap memimpin pemerintahan transisi jika diminta dan akan ikut aksi demonstrasi untuk memaksa Mubarak turun.
Kelompok oposisi yang dilarang pemerintah, Persaudaraan Muslim (Moslem Brotherhood), Sabtu, menyerukan agar transisi kekuasaan berjalan secara damai dengan pembentukan kabinet peralihan. Sebanyak 50 tokoh pemimpin Persaudaraan Muslim termasuk dalam 350 orang yang ditangkap aparat pemerintah Mesir, Jumat.
